Mudik – Pemerintah Joko Widodo dalam rapat terbatasnya yang dilakukan secara virtual di Istana Negara, menegaskan melarang masyarakat untuk mudik atau pun pulang kampung. Dilihat dari data kajian Kementerian Perhubungan, bahwa ada 68% yang tidak akan mudik, lalu yang bersikeras untuk pergi mudik ada 24%, dan yang sudah mudik ada 7%. Sehingga, memungkinkan penyebaran virus corona (Covid-19) di daerah akan bertambah banyak. Maka pelarangan ini diadakan agar penyebaran virus corona (Covid-19) dapat ditekan.

Namun bagi sebagian orang ini menjadi keresahan, khususnya dibidang transportasi darat dengan adanya larang mudik. Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPD Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan, saat ini ada 130.000 orang yang masih bekerja, dari 1,3 juta karyawan yang tercatat.

Sani menyebut, bahwa sampai saat ini perusahaan bus dan angkutan umum lainnya belum mengambil langkah apapun seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pegawainya. Ia juga menambahkan, bahwa saat ini perusahaannya masih mencari cara bagaimana untuk bertahan karena disebabkan oleh  pandemi virus corona ini.

Untuk bus pariwisata sendiri hingga saat ini memang sudah tidak beroperasi, sejak bulan febuari dan maret lalu dikarenakan memang tidak adanya perjalanan. Sani berharap, pemerintah bisa memperhatikan perusahaan dan para pekerja di sektor transportasi.

Larangan Mudik dinilai Kurang Efektif

Kurnia Lesani Adnan juga sempat mengatakan, bahwa larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah ini dianggap kurang efektif. Sani mengungkapkan, sampai saat ini larangan dari pemerintah hanya kepada angkutan – angkutan yang umum yang ber izin atau legal. Sehingga orang – orang yang menggunakan transportasi illegal tidak diawasi pemerintah.

Menurutnya, diluar Jakarta banyak sekali angkutan illegal. Angkutan ilegal itu ber plat hitam yang melayani masyarakat untuk berpergian dari dalam maupun dari luar Jakarta. Sehingga, karena angkutan ini illegal mereka bisa menawarkan jasa dengan berbagai cara, seperti grup facebook, whatsapp, dan juga dari orang ke orang.  Sani mengatakan, larangan ini tidak efektif dan justur malah membuat masyarakat untuk beralih mencari alternatif transportasi yang lain.

READ  Situs Nonton Drama Korea Pengganti Indoxxi

Namun, Presiden Jokowi mengadakan jarring pengaman sosial dimana sebagai pengganti ditengan larangan mudik yang sedang disiapkan. Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat akan segera disalurkan. Dan ada juga bantuan lainnya seperti Kartu Pra Kerja. Lalu bantuan langsung tunai (BLT) yang dipastikan pemerintah juga akan segera disalurkan kepada masyarakat.

Jokowi juga mengatakan bahwa, operasional untuk transportasi logistik akan tetap dibuka dan berjalan. Namun, akan dibatasi hanya untuk bahan pokok, perbankan, kesehatan dan lain – lain. Sementara memastikan pelarangan mudik ini, Jokowi juga mengingatkan lagi kepada masyarakat untuk tidak nekat berpergian mudik. Karena tindakan pelarangan ini akan ada sanksi bagi yang melarangnya. Dan aparat tidak akan segan – segan untuk memberikan sanksi.